Jakarta (8/7) – Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dengan tugas mengelola tabungan perumahan rakyat, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hadir dalam kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Jakarta Convention Centre yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Penyampaian LKPP tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kali ini mengangkat tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2024”. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para pimpinan lembaga negara, panglima TNI dan Kapolri, serta kepala daerah di seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2003, laporan pengaturan pertanggungjawaban anggaran berupa laporan keuangan belum ditetapkan. Dan pada periode 2003-2004 ditetapkan satu paket berisi tiga undang-undang di bidang keuangan negara yang mengatur tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan agar pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara kepada lembaga perwakilan paling lambat 6 bulan sesudah berakhir tahun anggaran setelah diperiksa BPK.
“Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat bagi tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif,” Ujar Ketua BPK Dr. Isma Yatun.
Tahun 2004 merupakan untuk pertama kalinya pemerintah menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara lengkap. Pada periode LKPP tahun 2010 hingga 2015 Pemerintah berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kemudian pada tahun 2016-2023 pemerintah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
“Bukti komitmen dan upaya keras Pemerintah dalam mendukung “Good Governance” adalah pertanggungjawaban APBN memperoleh opini WTP sejak tahun 2016,” Ungkap Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.
Namun demikian, peningkatan kualitas keuangan negara tersebut dalam perjalanannya menghadapi tantangan. Pada tahun 2020-2022 terjadi pandemi covid-19, namun berkat komitmen dan upaya keras dari pemerintah, meski di tengah tantangan besar, pemerintah berhasil menjaga keuangan negara tetap transparan dan akuntabel sekaligus mengatasi dampak pandemi melalui langkah pemulihan ekonomi nasional yang efektif.
Untuk memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menghindari kerugian negara, BPK terus mendukung upaya pembarantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara, hasil pemeriksaan ini kemudian disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut, salah satu dampak positif dari upaya ini ini adalah penyelematan keuangan negara sebesar Rp55,97 triliun rupiah selama periode 2015-2023.
Dalam sambutannya Ketua BPK menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan resiliasi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat dan daerah,” pungkas Irma.
Lebih lanjut Isma Yatun menyatakan transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKJPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
Apresiasi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini, menurutnya WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua dalam menggunakan uang Negara.
“Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa, jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN-APBD secara baik; dan kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo optimis menyampaikan, bahwa di tengah perkembangan geopolitik yang semakin rumit dan persaingan pasar yang semakin panas serta perubahan iklim yang semakin nyata; kondisi ekonomi dan politik indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh 5,11 % dan inflasi juga tetap terjaga, hal ini dikarenakan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat terjalin baik serta jalannya pemilu yang lancar menjadi modal dasar kita dalam membangun negara ini.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit.” Ujarnya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo berharap akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, tidak terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses, lebih berani dan fokus pada hasil, pada capaian yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara.
“Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk terus dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.” Ungkap presiden Joko Widodo.
Presiden juga menekankan pentingnya kerjasama dan upaya bersama dengan berbagai sektor meliputi lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, maupun masyarakat dan menciptakan keselerasan dan kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan misi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat mewujudkan indonesia emas 2045.
