Direktur Penyaluran FLPP Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Hari Sunjojo hadir mengikuti rapat kerja daerah (RAKERDA) yang diselenggarakan oleh DPD Himperra DKI Jakarta atau Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat yang bertempat di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu (22/6). Dalam sambutannya Hari menyampaikan bahwa Pemerintah sejak tahun 2011 hingga 2021 telah merealisasikan penyaluran Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) sebanyak 399 unit di Provinsi DKI Jakarta.
Turut hadir dalam RAKERDA tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI), Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna yang sekaligus membuka jalannya acara RAKERDA ini.
Sesuai dengan tema rapat kerja yaitu “Kolaborasi Membangun Rumah Rakyat”, kali ini DPD Himperra Jakarta melibatkan beberapa pemangku kepentingan diantaranya Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Dalam sambutannya Herry T. Z. menghimbau kepada seluruh pengembang anggota Himperra untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR di Jakarta menggunakan konsep bangunan vertikal yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas memasak menggunakan kompor induksi. Konsep bangunan rumah vertikal di Jakarta ini perlu diadopsi karena keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan tanah di seluruh wilayah Jakarta.
“saya akan mendukung semua program yang akan dilakukan oleh Himperra dan juga menghimbau kepada seluruh anggota Himperra DPD Jakarta khususnya untuk mendukung pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat MBR di Jakarta, Harapannya dari kegiatan RAKERDA ini, kita dapat memahami masalah yang harus kita selesaikan,”. Ujar Herry Trisaputra.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta, Sarjoko, menyebutkan bahwa tahun ini, sebanyak 90 unit rumah subsidi program tanpa down payment (DP) akan menjadi target Pemprov DKI Jakarta. Untuk mewujudkan target tersebut dirinya berharap para pengembang dapat melibatkan dan menampung aspirasi dari Kelompok-kelompok Masyarakat Jakarta, seperti dalam penyusunan rencana desain gedung yang perlu ditinjau sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.
“Dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam rencana pembangunan kota Jakarta, diharapkan akan melahirkan rasa memiliki masyarakat Jakarta terhadap kota Jakarta sehingga pembangunan ini dapat dinikmati secara luas dan adil,” ujar Sarjoko.
Adapun Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja berharap agar kendala terkait izin penerbitan PBG dapat segera ditemukan titik terangnya. Dirinya juga menyebutkan pihaknya bersama seluruh anggota Asosiasi Himperra siap mendukung penyediaan pembangunan perumahan vertikal, rusunami yang menjadi prioritas pembangunan perumahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
